Hybrid Working sebagai Transformasi Sistem Kerja

Pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi digital mengubah cara organisasi bekerja secara mendasar. Remote working menempatkan seluruh pekerjaan di luar kantor, sedangkan hybrid working memadukan kerja di kantor dan kerja jarak jauh, baik melalui jadwal yang ditetapkan organisasi maupun melalui keleluasaan karyawan memilih lokasi sesuai kebutuhan tugas dan tim. Survei Boston Consulting Group pada 2020 menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat karyawan yang beralih ke kerja jarak jauh merasa produktivitasnya setidaknya sama dalam tugas individual, meskipun kecemasan, kelelahan, dan kesepian juga meningkat (Hilberath et al., 2020). Kajian kebijakan Grzegorczyk et al. (2021) juga menyimpulkan bahwa kekhawatiran penurunan produktivitas akibat telework umumnya tidak didukung bukti, selama pekerjaan sesuai dan pekerja dipersiapkan dengan baik.

Namun, memahami hybrid working sekadar sebagai pembagian hari antara kantor dan rumah adalah pandangan yang sempit. Vartiainen dan Vanharanta (2024) menunjukkan bahwa hibriditas mencakup kombinasi elemen fisik (lokasi kerja), virtual (teknologi kolaborasi), sosial (relasi dan koordinasi), dan temporal (pengaturan waktu). Ketika elemen-elemen ini tidak selaras dengan tujuan organisasi dan kebutuhan karyawan, dampaknya terhadap well-being dan kinerja menjadi tidak konsisten. Dengan demikian, hybrid working adalah perubahan cara organisasi mengatur pekerjaan, komunikasi, koordinasi, dan hubungan kerja, bukan sekadar perubahan alamat tempat bekerja. Artikel ini membahas bagaimana fleksibilitas tersebut mempengaruhi kesehatan mental pekerja dan apa implikasinya bagi organisasi.

Pedang Bermata Dua: Sumber Daya atau Tuntutan?

Dalam kerangka model Job Demands–Resources, fleksibilitas kerja dapat berfungsi sebagai sumber daya sekaligus tuntutan. Survei kualitatif Dale et al. (2024) terhadap 412 pekerja hybrid menemukan bahwa pengaturan hybrid berdampak positif maupun negatif terhadap well-being subjektif, bergantung pada cara sistem dirancang dan dialami. Tinjauan Vartiainen dan Vanharanta (2024) atas 14 tinjauan literatur telework juga menemukan hasil yang beragam: ada manfaat berupa kepuasan kerja dan berkurangnya kelelahan, tetapi juga risiko batas kerja-rumah yang kabur, isolasi profesional, dan kesepian.

Pada jalur positif, manfaat hybrid working cenderung berlangsung secara tidak langsung. Studi Nugroho dan Desiana (2024) terhadap 255 karyawan sebuah perusahaan di Indonesia menemukan bahwa hybrid working tidak berpengaruh langsung terhadap well-being, tetapi meningkatkannya melalui work-life balance dan kepuasan kerja. Studi dua gelombang JunçaSilva dan Lopes (2025) terhadap 376 pekerja hybrid di Portugal menunjukkan bahwa hybrid working berkaitan dengan konflik kerja-keluarga yang lebih rendah, yang selanjutnya berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih baik. Sebaliknya, studi Dara et al. (2025) terhadap 533 aparatur sipil negara menemukan bahwa hybrid working berkaitan dengan meningkatnya job burnout, sementara dukungan organisasi yang dirasakan berkaitan dengan burnout yang lebih rendah dan well-being yang lebih tinggi. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hybrid working saja tidak menjamin hasil tertentu; arah dampaknya ditentukan oleh kondisi yang menyertainya.

Tiga Tantangan Utama bagi Kesehatan Mental

Pertama, tantangan sosial dan keadilan. Berkurangnya interaksi tatap muka mengubah cara karyawan membangun relasi dan rasa memiliki. Studi fenomenologis Marozva dan Pelser (2025) terhadap 23 akademisi di Afrika Selatan menemukan isolasi sosial, berkurangnya komunikasi informal, melemahnya rasa memiliki, dan menurunnya kepercayaan serta dukungan sosial. Grzegorczyk et al. (2021) mengingatkan risiko bias kedekatan (proximity bias), yaitu pekerja yang lebih sering hadir di kantor lebih terlihat dan berpeluang lebih besar untuk dipromosikan. Tanpa sistem komunikasi yang setara, pekerja jarak jauh juga dapat tertinggal dalam akses informasi.

Kedua, technostress, yaitu stres akibat tuntutan penggunaan teknologi digital.Ketergantungan pada perangkat dan platform digital menambah tuntutan kerja. Whelan et al. (2026), dalam survei terhadap 405 pekerja hybrid, menemukan bahwa technostress berkaitan dengan burnout melalui terganggunya detasemen psikologis (psychological detachment, yaitu kemampuan melepaskan diri secara mental dari pekerjaan), dan jalur ini hanya muncul saat bekerja jarak jauh. Otonomi dalam memilih lokasi kerja memperlemah dampak technostressterhadap detasemen, sedangkan dukungan sosial di tempat kerja tidak menunjukkan efek penyangga.

Ketiga, ekspektasi ketersediaan di luar jam kerja. Ketika batas fisik kantor-rumah kabur, muncul tekanan formal maupun informal untuk selalu dapat dihubungi. Tinjauan sistematis Renk dan Sutter (2026) atas 17 studi menemukan bahwa ketersediaan kerja yang diperpanjang secara konsisten berkaitan dengan konflik kerja-keluarga, stres, dan burnoutyang lebih tinggi, serta well-being mental yang lebih rendah. Dampak ini dapat diperlemah oleh otonomi struktural, kontrol beban kerja, dukungan dan teladan atasan, serta gaya manajemen batas individu. Aresti (2026) dalam surat komentarnya mengajukan hipotesisbahwa ekspektasi ketersediaan berdampak melalui tele pressure, yaitu dorongan untuk segera merespons pesan kerja, yang memicu ruminasi dan menghambat detasemen. Proses ini berpotensi mengganggu indikator pemulihan fisiologis seperti variabilitas detak jantung malam hari dan respons kortisol saat bangun, sehingga dampaknya diduga tidak hanya psikologis, tetapi juga biologis.

Sintesis: Dua Jalur Dampak Hybrid Working

Fleksibilitas hybrid dan remote membuka dua jalur sekaligus. Jalur sumber daya, berupa otonomi, dan rendahnya konflik kerja-keluarga, meningkatkan well-being melalui work-life balance dan kepuasan kerja. Jalur tuntutan, berupa ekspektasi selalu tersedia, technostress, dan isolasi, menurunkan kesehatan mental, antara lain melalui terganggunya detasemen psikologis. Jalur mana yang dominan dipengaruhi oleh moderator di tingkat organisasi dan individu: dukungan yang dirasakan, otonomi lokasi, norma ketersediaan yang jelas, teladan pemimpin, dan kemampuan manajemen batas.

Implikasi: Kebijakan Saja Tidak Cukup

Bukti intervensi menunjukkan bahwa aturan formal tanpa perubahan budaya hanya berdampak terbatas. Tinjauan sistematis Nilsen et al. (2026) atas 12 studi menemukan bahwa sebagian besar kebijakan nasional dan pedoman organisasi untuk membatasi konektivitas setelah jam kerja menunjukkan efek terbatas atau tidak ada. Program yang menyasar atasan dan program multikomponen yang memadukan manajemen batas dengan elemen lain menunjukkan efek yang lebih jelas, meskipun kecil. Namun, kualitas metodologis studi-studi dalam tinjauan tersebut tergolong lemah sehingga temuan ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Di Indonesia, Febryana et al. (2025) mencatat bahwa belum ada aturan eksplisit tentang hak untuk tidak dihubungi di luar jam kerja (right to disconnect), berbeda dengan Prancis yang telah mengaturnya dalam Kode Ketenagakerjaan (Code du travail). Karena itu, organisasi di Indonesia perlu mengambil inisiatif sendiri pada beberapa tingkat:

  • Organisasi: menetapkan kesepakatan tertulis tentang pola kerja, waktu respons, dan jam rapat; menyediakan perangkat dan pelatihan digital; menilai kinerja berdasarkan hasil, bukan kehadiran fisik; serta memastikan kesetaraan akses informasi dan peluang karier bagi pekerja jarak jauh.
  • Kehadiran yang bermakna: merancang hari kerja di kantor untuk kolaborasi, diskusi strategis, pelatihan, dan membangun relasi, bukan untuk pekerjaan yang dapat dilakukan dari mana saja.
  • Pemimpin: memberi teladan dalam menghormati waktu pribadi, tidak mengirim pesan kerja di luar jam kerja kecuali mendesak, dan menjaga komunikasi yang setara antara anggota tim di kantor dan jarak jauh.
  • Individu: mengembangkan keterampilan manajemen batas, pengaturan waktu, dan penggunaan teknologi yang efektif, didukung oleh otonomi untuk memilih lokasi kerja.

Selain itu, agenda riset yang perlu dikembangkan meliputi penggunaan desain longitudinal,pengukuran indikator pemulihan fisiologis, dan kajian konteks Indonesia, misalnya bagaimana relasi hierarkis dan budaya sungkan terhadap atasan membentuk ekspektasi ketersediaan.

Penutup

Hybrid dan remote working adalah transformasi menyeluruh sistem kerja, bukan sekadar perubahan lokasi. Fleksibilitas yang sama dapat menjadi sumber daya yang menyehatkan atau tuntutan yang menguras, bergantung pada desain organisasi. Keberhasilan sistem ini tidak ditentukan oleh ketersediaan teknologi atau izin bekerja dari rumah, melainkan oleh kebijakan yang jelas, dukungan yang nyata, kepemimpinan yang memberi teladan, dan budaya yang menghormati batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

PENULIS

  • Yosef Dedy Pradipto (D4671)
  • Tsania Aqila (2802543145)

Referensi

Aresti, C. (2026). Is the right to disconnect a testable organizational hypothesis for physiological recovery? A comment on after-hours ICT use. Journal of Occupational Health, 68(1), Article uiag045. https://doi.org/10.1093/joccuh/uiag045

Dale, G., Wilson, H. K., & Tucker, M. (2024). What is healthy hybrid work? Exploring employee perceptions on well-being and hybrid work arrangements. International Journal of Workplace Health Management, 17(4), 335–352. https://doi.org/10.1108/IJWHM-03-2024-0041

Dara, D., Febriantina, S., & Suwatno, S. (2025). Enhancing well-being in hybrid work: The crucial role of organizational support for Indonesia’s State Civil Apparatus. Cogent Psychology, 12(1), Article 2454084. https://doi.org/10.1080/23311908.2025.2454084

Febryana, D., Nugroho, A., & Padlan, F. A. (2025). An analysis of workers’ right to disconnect outside working hours in relation to workers’ mental health: A comparative study of Indonesia and France. Indonesian Journal of Labour Law and Industrial Relations, 2(2), 69–81. https://doi.org/10.26740/ijllir.v2i02.56877

Grzegorczyk, M., Mariniello, M., Nurski, L., & Schraepen, T. (2021). Blending the physical and virtual: A hybrid model for the future of work (Policy Contribution No. 14/2021). Bruegel. https://hdl.handle.net/10419/251067

Hilberath, C., Kilmann, J., Lovich, D., Tzanetti, T., Bailey, A., Beck, S., Kaufman, E., Khandelwal, B., Schuler, F., & Woolsey, K. (2020). Hybrid work is the new remote work. Boston Consulting Group. https://web-assets.bcg.com/c6/fe/e4f521174360a21f280425a04613/bcg-hybrid-work-is-the-new-remote-work-sep-2020.pdf

Junça Silva, A., & Lopes, M. (2025). Balanced life: The impact of hybrid work on employee well-being through the lens of work–family conflict. Employee Relations, 47(5), 626–641. https://doi.org/10.1108/ER-04-2024-0199

Marozva, R. R., & Pelser, A.-M. (2025). Social employee well-being challenges of academics in the hybrid work environment. Frontiers in Psychology, 16, Article 1524804. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1524804

Nilsen, W., Nordberg, T., Lescoeur, K., Ingelsrud, M. H., & Egeland, C. (2026). What do we know about limiting after-hours availability expectations and work-related connectivity? A systematic review of interventions and policies. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 52(3), 206–218. https://doi.org/10.5271/sjweh.4277

Nugroho, A. W., & Desiana, P. M. (2024). The effect of implementing hybrid work on work-life balance, job satisfaction, and employee wellbeing. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 7(3), 6659–6680. https://doi.org/10.31538/iijse.v7i3.5399

Renk, S., & Sutter, C. (2026). Always available? A systematic review on extended work-related availability, health outcomes and work-family conflict. Frontiers in Psychology, 16, Article 1726421. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1726421

Vartiainen, M., & Vanharanta, O. (2024). True nature of hybrid work. Frontiers in Organizational Psychology, 2, Article 1448894. https://doi.org/10.3389/forgp.2024.1448894

Whelan, E., O’Brien, A., & McCarthy, A. (2026). Burnout in hybrid work arrangements: Unpacking the role of technostress, psychological detachment, and organisational supports. Internet Research, 36(7), 63–81. https://doi.org/10.1108/INTR-01-2025-0041