Well-being sebagai Tanggung Jawab Organisasi

Sebagian besar karyawan menghabiskan waktu yang cukup besar dalam kehidupannya di tempat kerja. Tuntutan pekerjaan, beban kerja, target, relasi dengan rekan, dan sulitnya mencapai keseimbangan kerja-hidup dapat menjadi sumber stres. Namun, kesejahteraan karyawan masih sering dibebankan pada kemampuan pengelolaan diri masing-masing. Bukti empiris menunjukkan bahwa cara pandang ini tidak memadai. Studi Ahmad et al. (2025) terhadap 350 karyawan lintas sektor menemukan korelasi negatif yang kuat antara stres kerja dan well-being (r = −0,65). Studi tersebut juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya kerja merupakan prediktor stres dan burnout. Tinjauan Monteiro dan Joseph (2023) juga menyimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh besar terhadap kesehatan mental karyawan. Budaya yang sehat ditandai kepemimpinan suportif, dukungan sosial, ekspektasi kerja yang wajar, keseimbangan kerja-hidup, dan kebijakan yang efektif.

Dari sisi organisasi, kesehatan mental karyawan berperan dalam produktivitas dan memengaruhi kinerja tim di sekitarnya (Haddon, 2018). Dalam kerangka Job Demands–Resources, well-beingdapat dipahami sebagai hasil keseimbangan antara tuntutan kerja yang menguras energi dan sumber daya yang menopang karyawan. Artikel ini membahas dua sisi tersebut, yaitu tuntutan kerja berupa tekanan deadline dan beban kerja, serta sumber daya berupa sistem dukungan organisasi, khususnya Employee Assistance Program (EAP).

Sisi Tuntutan: Tekanan Deadline dan Beban Kerja

Lingkungan kerja yang serba cepat menuntut karyawan menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu terbatas. Tekanan deadline muncul ketika waktu yang tersedia tidak sepadan dengan tuntutan pekerjaan dan kapasitas karyawan. Tekanan ini tidak selalu negatif. Sebagian karyawan memaknai target tinggi sebagai tantangan yang memotivasi, sementara yang lain justru kehilangan fokus dan mengalami stres (Azzahra, 2025). Masalah muncul ketika tuntutan pekerjaan melebihi kapasitas karyawan, sehingga tekanan situasional dapat berkembang menjadi kelelahan mental dan stres berkepanjangan (Arvin, 2026).

Ada temuan yang menunjukkan hubungan antara tuntutan kerja dan kesehatan mental karyawan.  Atsila dan Tejamaya (2026) menemukan bahwa tuntutan kuantitatif, tuntutan emosional, dan tekanan waktu berpengaruh terhadap kesehatan mental pada 100 pekerja jasa migas. Di antara ketiga faktor tersebut, tekanan waktu menjadi faktor yang paling dominan. Hapiti et al. (2025), melalui penelitian terhadap 384 karyawan Generasi Z di Jakarta, menemukan bahwa beban kerja dan lingkungan kerja secara bersama-sama menjelaskan 40,9% variasi gangguan kesehatan mental.  Azzahra (2025) menunjukkan adanya siklus yang memperburuk keadaan yang membuat karyawan kewalahan dan cenderung menunda pekerjaan. Akibatnya, pekerjaan semakin menumpuk, waktu semakin terbatas, dan tingkat stres semakin meningkat.

Meskipun demikian, dampak tuntutan kerja tidak selalu sama pada setiap kelompok karyawan. Yuliastri dan Qurochman (2024), melalui penelitian terhadap 36 wanita karier yang telah menikah, menemukan bahwa tekanan waktu dan beban kerja tidak berpengaruh langsung terhadap work-life balanced. Sementara itu, stres kerja ditemukan berpengaruh terhadap work-life balanced. Temuan ini mengindikasikan bahwa tuntutan kerja dapat berkaitan dengan kesejahteraan karyawan melalui stres yang dialami. Selain itu, konteks pekerjaan dan karakteristik individu juga berkontribusi terhadap tuntutan kerja karyawan.

Selain tuntutan pekerjaan, faktor sosial di lingkungan kerja juga memengaruhi kesejahteraan mental karyawan. Melalui tinjauan sistematis terhadap 68 studi tentang bullying di tempat kerja, Farley et al. (2023) menemukan bahwa sumber daya sosial, seperti dukungan rekan kerja, dan sumber daya organisasi, seperti lingkungan organisasi yang suportif, dapat mengurangi dampak negatif bullying terhadap well-being. Sebaliknya, sumber daya personal ditemukan memiliki peran yang relatif terbatas dalam mengurangi dampak tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan well-being karyawan tidak bisa hanya dengan mengandalkan coping individu, tetapi juga membutuhkan dukungan dari lingkungan dan organisasi.

Sisi Sumber Daya: Budaya Kerja, Kepemimpinan, dan Sosialisasi

Budaya kerja yang fleksibel dan suportif merupakan salah satu sumber daya penting bagi kesejahteraan karyawan. Stankevičienė et al. (2021), melalui penelitian terhadap 402 karyawan di Lithuania, menemukan bahwa fleksibilitas waktu, supervisi yang suportif, dan fleksibilitas operasional memiliki pengaruh langsung yang kuat terhadap well-being. Ketiga faktor tersebut juga memengaruhi keseimbangan kerja-hidup, yang selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan well-being. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung budaya kerja terhadap well-being lebih kuat dibandingkan pengaruh tidak langsungnya melalui keseimbangan kerja-hidup.

Kepemimpinan juga memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan karyawan. Liu et al. (2024), melalui studi multilevel terhadap 342 karyawan yang tergabung dalam 61 tim, menemukan bahwa kepemimpinan inklusif meningkatkan workplace well-being melalui vitalitas (vigor) karyawan, terutama ketika disertai umpan balik pengembangan dari atasan. Sementara itu, Baquero (2023), melalui penelitian terhadap karyawan hotel di Dubai, menemukan bahwa kepemimpinan autentik meningkatkan keterlibatan kerja, sebagian melalui kepercayaan karyawan terhadap pemimpin. Selain kepemimpinan, sumber daya organisasi juga perlu dibangun sejak awal masa kerja. Mosquera dan Soares (2025) menunjukkan bahwa proses onboarding, terutama sambutan dari manajer dan rekan kerja, dapat meningkatkan well-being karyawan baru dan menurunkan niat mereka untuk meninggalkan organisasi.

Selain budaya kerja dan kepemimpinan, teknologi juga membuka peluang baru dalam mendukung kesejahteraan karyawan. García-Madurga et al. (2024), melalui tinjauan sistematis terhadap 31 artikel, menemukan bahwa kecerdasan artifisial mulai dimanfaatkan untuk memantau kesehatan mental, memberikan dukungan emosional, mempersonalisasi program well-being, mengidentifikasi risiko psikososial, dan mendukung pelatihan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut perlu tetap memperhatikan aspek privasi dan kepercayaan karyawan.

 Employee Assistance Program sebagai Sistem Dukungan

Salah satu bentuk dukungan formal yang dapat disediakan organisasi adalah Employee Assistance Program (EAP), yaitu program yang dirancang untuk membantu karyawan menghadapi masalah terkait pekerjaan, kehidupan pribadi, dan kesehatan, sekaligus mencegah timbulnya masalah lebih lanjut di masa mendatang. Layanan EAP umumnya mencakup asesmen awal untuk memahami kebutuhan karyawan, konseling jangka pendek, serta rujukan kepada tenaga profesional apabila masalah yang dihadapi berada di luar cakupan layanan program. Dengan adanya sistem rujukan tersebut, EAP berfungsi sebagai pintu masuk bagi karyawan untuk memperoleh penanganan yang sesuai, bukan sebagai solusi untuk seluruh permasalahan.

Bukti empiris mengenai manfaat EAP menunjukkan hasil yang menjanjikan, meskipun perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Abdul Aziz dan Ong (2025), melalui penelitian terhadap 15.302 karyawan di enam negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menemukan bahwa hanya sekitar 29% karyawan mengetahui adanya akses terhadap layanan EAP yang disediakan oleh perusahaan. Akses terhadap EAP berkaitan dengan tingkat well-being yang lebih tinggi, gejala depresi, kecemasan, dan stres yang lebih rendah, serta niat untuk meninggalkan organisasi yang lebih rendah, meskipun kekuatan hubungannya relatif kecil. Di antara layanan yang diteliti, screening dan assessment kesehatan mental secara berkala menunjukkan korelasi dengan hasil yang tergolong positif. Sementara itu, layanan konseling yang diadakan perusahaan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan hasil yang diteliti.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi EAP adalah rendahnya tingkat pemanfaatan layanan. Long (2024) menjelaskan bahwa EAP cenderung kurang dimanfaatkan dan dipandang sebelah mata karena terlalu berorientasi pada kepentingan manajemen, kurang memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan kebutuhan dan pendapat mereka, serta tidak cukup responsif terhadap perubahan kondisi kerja. Oleh karena itu, terdapat dua prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan EAP. Pertama, kerahasiaan layanan harus menjamin privasi karyawan. Kedua, peran HR perlu dibedakan dari peran konselor. HR bertanggung jawab menyediakan akses dan mensosialisasikan program, sedangkan layanan psikologis diberikan oleh tenaga profesional. Selain itu, keberhasilan EAP membutuhkan dukungan sumber daya, administrasi yang memadai, dan indikator evaluasi yang sesuai. Chen et al. (2024), melalui metode Delphi, menyusun indikator evaluasi EAP di sektor publik yang mencakup tiga aspek, yaitu jenis pekerjaan, kehidupan pribadi, dan kesehatan mental, dengan bobot penilaian yang berbeda sesuai dengan jenis industri atau organisasi

Sintesis dan Implikasi

Kedua esai menunjukkan satu kesimpulan yang sama, yaitu well-being karyawan terbentuk melalui keseimbangan antara tuntutan kerja dan sumber daya yang tersedia, yang turut dipengaruhi oleh struktur organisasi. Mengurangi tuntutan kerja tanpa membangun sistem dukungan yang memadai tidaklah cukup. Begitupun juga sebaliknya, menyediakan program dukungan tanpa memperbaiki tuntutan kerja juga belum dapat menjamin kesejahteraan karyawan. Berdasarkan sintesis tersebut, organisasi dapat melakukan intervensi pada beberapa aspek berikut:

  1. Desain kerja: menyesuaikan target dan deadline dengan kapasitas karyawan, mengatur jam kerja dan memberikan waktu istirahat yang memadai, serta mengevaluasi sistem kerja secara berkala. Tujuannya bukan untuk menghilangkan deadline, melainkan untuk mencegah munculnya tekanan kerja yang berlebihan dan berkepanjangan.
  2. Budaya dan kepemimpinan: menerapkan kebijakan kerja yang fleksibel, membangun lingkungan kerja yang suportif, mendorong praktik kepemimpinan yang inklusif dan autentik, serta mengembangkan proses onboarding yang melibatkan manajer dan rekan kerja untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja.
  3. Sistem dukungan: merancang EAP sesuai dengan kebutuhan karyawan, memprioritaskan pelayanan screening dan assessment kesehatan mental secara berkala, menjamin kerahasiaan layanan, serta memisahkan peran HR dari tenaga profesional yang memberikan layanan psikologis. Selain itu, organisasi perlu memastikan layanan mudah diakses dan telah melakukan sosialisasi program secara konsisten agar EAP dapat dimanfaatkan secara optimal oleh karyawan.
  4. Evaluasi: mengukur well-being, tingkat stres, dan pemanfaatan layanan secara berkala menggunakan indikator yang mencakup aspek pekerjaan, kehidupan, dan kesehatan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk meninjau efektivitas program serta memperbaiki kebijakan dan sistem dukungan organisasi.

Penelitian selanjutnya perlu menggunakan desain longitudinal untuk mengkaji hubungan sebab-akibat, mengingat sebagian besar studi yang dibahas masih bersifat cross-sectional study. Selain itu, diperlukan penelitian dalam konteks Indonesia mengenai pencarian bantuan psikologis dan pengaruh budaya kerja yang menuntut kecepatan serta produktivitas tinggi terhadap kesejahteraan mental karyawan.

Penutup

Tekanan deadline dan beban kerja merupakan bagian dari dunia kerja, tetapi dapat menjadi sumber gangguan kesehatan mental ketika melampaui kapasitas karyawan dan tidak diimbangi dengan dukungan emosional yang memadai. Budaya kerja yang suportif, kepemimpinan yang baik, dan sistem dukungan seperti EAP dapat membantu menyeimbangkan tuntutan dan sumber daya kerja, asalkan dirancang dengan baik, dipercaya oleh karyawan, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Pada akhirnya, well-being karyawan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan cerminan kualitas sistem kerja yang dibangun oleh organisasi.

Penulis

  • Yosef Dedy Pradipto (D4671)
  • Averill Naufal Aviano (2802551866)
  • Selvi Maharani Mukhtar (2802536751)

Referensi

Abdul Aziz, A. F., & Ong, T. (2025). Access to employee assistance programs and employee wellbeing: A cross-sectional study of employees in Southeast Asia. BMC Public Health, 25, Article 398. https://doi.org/10.1186/s12889-025-21358-7

Ahmad, N. R., Ullah, I., Aziz, M. U., & Iqbal, F. (2025). Investigating stress, burnout, and organizational factors contributing to psychological well-being at work. Review of Education, Administration and Law, 8(1), 29–40. https://doi.org/10.47067/real.v8i1.401

Arvin, M. (2026). Pengaruh beban kerja dan shift kerja terhadap tingkat stres karyawan: Literature review. IDENTIFIKASI: Jurnal Ilmiah Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan, 12(2), 702–711. https://doi.org/10.36277/identifikasi.v12i2.1349

Atsila, A., & Tejamaya, M. (2026). Pengaruh beban kerja dan tekanan waktu terhadap kesehatan mental pekerja jasa migas. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 11(6), 4964–4971.https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v11i6.64603

Azzahra, P. F. (2025). Generasi Z di dunia kerja: Analisis beban kerja overload dan perilaku prokrastinasi terhadap stres kerja karyawan. Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science, 4(3), 207–217. https://doi.org/10.58812/jbmws.v4i03.2551

Baquero, A. (2023). Authentic leadership, employee work engagement, trust in the leader, and workplace well-being: A moderated mediation model. Psychology Research and Behavior Management, 16, 1403–1424. https://doi.org/10.2147/PRBM.S407672

Chen, Y.-C., Chung, S.-C., & Chu, H.-C. (2024). The study of constructing evaluation indicators for the implementation of employee assistance programs in public sectors. Frontiers in Psychology, 15, Article 1339291. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1339291

Farley, S., Mokhtar, D., Ng, K., & Niven, K. (2023). What influences the relationship between workplace bullying and employee well-being? A systematic review of moderators. Work & Stress, 37(3), 345–372. https://doi.org/10.1080/02678373.2023.2169968

García-Madurga, M.-Á., Gil-Lacruz, A.-I., Saz-Gil, I., & Gil-Lacruz, M. (2024). The role of artificial intelligence in improving workplace well-being: A systematic review. Businesses, 4(3), 389–410. https://doi.org/10.3390/businesses4030024

Haddon, J. (2018). The impact of employees’ well-being on performance in the workplace. Strategic HR Review, 17(2), 72–75. https://doi.org/10.1108/SHR-01-2018-0009

Hapiti, D. R., Dara, D., & Handaru, A. W. (2025). Pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja terhadap gangguan kesehatan mental karyawan Generasi Z. Journal Social Society, 5(2), 1048–1059. https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.828

Liu, Y., Fang, Y., Hu, L., Chen, N., Li, X., & Cai, Y. (2024). Inclusive leadership and employee workplace well-being: The role of vigor and supervisor developmental feedback. BMC Psychology, 12, Article 540. https://doi.org/10.1186/s40359-024-02029-5

Long, T. (2024). Why are employee assistance programmes under-utilised and marginalised and how to address it? A critical review and a labour process analysis. Human Resource Management Journal, 34(4), 1134–1153. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12547

Monteiro, E., & Joseph, J. (2023). A review on the impact of workplace culture on employee mental health and well-being. International Journal of Case Studies in Business, IT, and Education, 7(2), 291–317. https://doi.org/10.47992/IJCSBE.2581.6942.0274

Mosquera, P., & Soares, M. E. (2025). Onboarding: A key to employee retention and workplace well-being. Review of Managerial Science, 19, 3687–3711.https://doi.org/10.1007/s11846-025-00864-3

Stankevičienė, A., Tamaševičius, V., Diskienė, D., Grakauskas, Ž., & Rudinskaja, L. (2021). The mediating effect of work-life balance on the relationship between work culture and employee well-being. Journal of Business Economics and Management, 22(4), 988–1007. https://doi.org/10.3846/jbem.2021.14729

Yuliastri, R. M., & Qurochman, A. N. (2024). Tekanan waktu, beban kerja, dan stres kerja pada work life balance wanita karir. Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis), 8(2), 619–628.https://doi.org/10.37339/e-bis.v8i2.1892