Cancel Culture : Ketika Kesalahan Seseorang Jadi Komsumsi Publik

Secara sederhana, cancel culture adalah bentuk penolakan kolektif oleh sekelompok masyarakat terhadap individu atau kelompok tertentu yang dianggap telah melakukan tindakan yang tidak dapat diterima. Peristiwa ini menyebar dengan sangat cepat di media sosial, menjadi viral, dan kerap melibatkan komentar dari netizen yang bahkan tidak mengenal pihak terkait secara personal.

Jika ditinjau dari sudut pandang psikologi, cancel culture bukan sekadar cerminan dari perilaku masyarakat yang gemar ikut campur. Terdapat proses mental tertentu yang menjelaskan mengapa seseorang cenderung lebih mudah untuk ikut menghakimi, membela, atau berpartisipasi dalam aksi “pembatalan” di ruang digital.

1. Konformitas (Conformity)

Konsep psikologi pertama yang mendasari fenomena ini adalah konformitas (conformity), yaitu kecenderungan seseorang untuk menyesuaikan sikap atau perilakunya dengan kelompok. Di media sosial, ketika seseorang melihat ribuan pengguna melontarkan kecaman terhadap pihak tertentu, muncul dorongan kuat untuk turut memberikan komentar negatif atau menyebarkan informasi tersebut. Tindakan ini sering kali bukan didasari oleh pemahaman yang utuh terhadap persoalan,melainkan oleh pemikiran, “Apakah semua orang salah dan hanya saya yang benar?”

Fenomena ini selaras dengan eksperimen klasik Solomon Asch, yang menunjukkan bahwa seseorang dapat mengikuti jawaban dari suatu kelompok meskipun jawaban tersebut terbukti keliru. Dalam konteks media sosial, prinsip ini tetap relevan, di mana opini mayoritas memiliki daya pengaruh yang kuat terhadap individu lainnya.

2. Deindividualisasi di Ruang Digital

Selain konformitas, cancel culture juga berkaitan erat dengan konsep deindividualisasi. Kondisi ini terjadi ketika seseorang merasa identitas individualnya melebur atau tidak menonjol karena berada di dalam kelompok yang besar.

Media sosial memfasilitasi kondisi ini. Ketika seseorang menuliskan komentar pedas bersama ribuan pengguna lainnya,rasa tanggung jawab moral secara individu menjadi berkurang—seperti beranggapan, “Bukan hanya saya yang berkomentar.” Akibatnya, komentar yang mungkin tidak akan diucapkan secara langsung di dunia nyata menjadi terlontar di balik layar gawai. Hal ini memicu eskalasi di mana kritik biasa lambat laun berkembang menjadi serangan personal,termasuk penghinaan terhadap fisik, kepribadian, hingga privasi pihak yang bersangkutan.

3. Bias Konfirmasi (Confirmation Bias)

Faktor psikologis berikutnya adalah bias konfirmasi (confirmation bias), yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih mudah menerima informasi yang selaras dengan keyakinannya, sekaligus mengabaikan informasi yang bertentangan.

Sebagai contoh, ketika seseorang telah memiliki asumsi negatif terhadap suatu figur, kemunculan video yang memperlihatkan kesalahan figur tersebut akan langsung diterima sebagai kebenaran mutlak. Sebaliknya, informasi klarifikasi atau sudut pandang lain sering kali lebih sulit untuk diterima secara objektif karena tidak sejalan dengan prasangka yang telah terbentuk.

4. Kemarahan Moral (Moral Outrage)

Cancel Culture juga berkaitan dengan konsep moral outrage (kemarahan moral), yakni emosi kemarahan yang timbul ketika seseorang menyaksikan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral.

Emosi ini tidak selalu berdampak negatif; dalam situasi tertentu, kemarahan dapat mendorong seseorang untuk memiliki keberanian dalam membela korban ketidakadilan. Kendati demikian, dorongan emosional yang tinggi kerap membuat seseorang menyebarkan informasi tanpa verifikasi yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat membedakan antara kritik yang konstruktif terhadap suatu perilaku dan penghakiman destruktif terhadap manusia.

Kesimpulan: Apakah Cancel Culture Selalu Negatif?

Menilai cancel culture tidak dapat disederhanakan hanya sebagai fenomena yang sepenuhnya buruk. Di satu sisi,fenomena ini dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial agar individu atau organisasi lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Namun, cancel culture dapat berubah menjadi masalah besar apabila informasi yang mendasarinya belum terverifikasi kebenarannya atau justru memicu perpecahan yang masif. Seringkali, seseorang dapat menerima sanksi sosial yang terlampau berat hanya berdasarkan potongan gambar, video singkat, atau persoalan yang belum terselesaikan secara utuh,bahkan sebelum proses klarifikasi dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman.

Oleh karena itu, kebijakan dan kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial menjadi kunci utama agar kita tidak mudah terprovokasi sebelum memahami duduk perkara yang sebenarnya.

Bagaimana pandangan Anda mengenai batasan antara kritik yang sehat dan penghakiman massal di media sosial?

REFERENSI :